“Tidak juga, saya tidak merasa seperti itu, tapi penilaian politik di luar sana memang demikian, jadi lakukanlah. Maksud saya mungkin dua bulan terakhir ini koordinasi antara Panglima (TNI), Kapolri, Jaksa Agung dan lain-lain langsung ke Presiden, mungkin Pak Hašto maksudnya, tidak apa-apa. saya,” kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Jumat (2/2).
Bantahan Mahfud ini sekaligus memperjelas pernyataan Sekjen PDI-P Hasta Kristiyanto saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (2/1) yang menilai pengunduran diri Mahfud sebagai Menko Polhukam karena sebagian tugasnya sebagai Menko. diambil alih oleh Presiden Jokowi.
Namun Hasto tak merinci tugas apa saja yang diambil alihnya dari Mahfud.
Dalam surat pengunduran dirinya yang disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis sore, Mahfud menjelaskan, alasan pengunduran dirinya terutama karena ia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjara Pranow pada Pilpres 2024.
Mahfud bahkan menyebut keputusannya mundur karena merasa tidak pantas tetap berada di pemerintahan Presiden Jokowi, namun memiliki sikap yang bertentangan dengan pimpinan puncaknya.
“Kita sudah membicarakannya, saya harus mundur, itu intinya. Mengapa? Itu bukan aku melawan politik atau melawan calon yang didukung Pak Jokowi. “Kalau begitu, tidak baik saya terus (menjabat),” kata Mahfud saat konferensi pers, Kamis (1 Februari), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Presiden Jokowi sendiri mengeluarkan keputusan presiden resmi memberhentikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Jumat sore (2/2). Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri sebagai Pj Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hingga diangkat pejabat tetap baru. 
Temukan berita terkini tepercaya dari kantor berita politik RMOL di berita Google.
Mohon mengikuti klik pada bintang.
Quoted From Many Source
