MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Hanya Sekedar Bicara

Liputan6.com, Jakarta – Komunitas Koalisi Anti Korupsi (MAKI) mengkritik penanganan kasus suap Pergantian Antar Masa (PAW) DPR RI periode 2019-2024 terhadap Harun Masiku yang tak kunjung menemui kemajuan di era kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nawawi Pomalongo.

Padahal, pengungkapan kasus Harun Masiku menjadi prioritas KPK pasca pergantian ketua dari Firli Bahuri.

“Kalau tidak sibuk lama-kelamaan kita lupa, Pak Nawawi Pomalongo, kata ketua sementara, akan mengejar Harun Masika setelah dilantik. Ternyata itu hanya omongan belaka karena kemarin belum ada tanda-tanda dia akan menandatangani. segala sesuatu yang berkaitan dengan penangkapan, pengejaran atau penyitaan.Masih ditandatangani Pak Firli, kata koordinator MAKI Boyamin Saiman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Ia khawatir kasus Harun yang sudah berjalan sekitar 6 tahun ini akan hilang begitu saja. Apalagi, kasus ini memiliki jangka waktu hingga 12 tahun.

Boyamin pun berinisiatif menggugat lembaga antirasuah yang tidak mempublikasikan kasus tersebut untuk segera mengusut dan menangkapnya secara inabstia.

Dalam gugatannya, MAKI juga ingin mengecek aktivitas Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini dinilai bobrok.

“Jadi ini sebenarnya cara mengaudit kinerja KPK di hadapan hakim yang merupakan arbiter,” jelasnya.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krishna Murti menduga Harun Masiku masih berada di wilayah Indonesia dengan mengacu pada data buronan kasus korupsi.