Prabowo Ingin Tambah Kursi Menteri Jadi 40, Ganjar: Tidak Sesuai UU

Liputan6.com, Jakarta – Mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi debat Prabowo-Gibran yang bakal menambah jumlah kementerian menjadi 40. Menurut Ganjar, jumlah kementerian diatur dalam Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara. Dalam aturan tersebut, jumlah kementerian maksimal 34.

“Setahu saya undang-undang sudah membatasi besarannya. Jadi kalau lebih pasti tidak pantas atau tidak sesuai undang-undang,” kata Ganjar seperti dikutip dari Antara. merdeka.com Rabu (8/5/2024).

Ganjar mengingatkan, kalau soal “kebijakan akomodasi”, jangan melanggar hukum. Ganjar yakin, Prabowo-Gibran akan bijaksana dalam menyikapi persoalan “kebijakan akomodasi”.

Jadi kalau mau melayani kelompok yang sudah mendukung, jelas tidak tepat. Saya kira pasangan terpilih pasti akan sangat bijak dalam mengambil keputusan, ujarnya.

Ganjar juga mengusulkan agar kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran menggunakan sistem zaken atau kabinet ahli.

“Jadi kabinet yang terbaik adalah kabinet zaken atau kabinet yang profesional dan efisien yang mampu merespon perubahan global saat ini turbulensi bangunan“ucap Ganjar.

“Saya kira itu yang penting dilakukan oleh pemerintah ini. Jadi kami akan memberikan dukungan dengan melakukan pengendalian agar pemerintah bisa bekerja jauh lebih baik,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku setuju dengan pidato tersebut.

“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya tidak masalah, justru lebih banyak lebih baik bagi saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 6 Mei 2024.

Habiburokhman mengaku tak masalah jika kementeriannya gemuk-gemuk. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.

“Kalau gemuk dalam konteks fisik individu, itu tidak sehat, tapi dalam konteks suatu negara, angka yang besar berarti besar. Besar itu sebenarnya bagus, negara kita adalah negara besar, tantangan kita besar, tujuan kita adalah besar.” “Wajar jika kita perlu mengumpulkan banyak orang untuk bersatu dalam pemerintahan agar menjadi besar,” ujarnya.

Menurut Habiburokhman, menambah jumlah kementerian bukan berarti hanya membagikan kuota kepada partai politik.

Meski demikian, dia menyatakan usulan masyarakat akan tetap dipertimbangkan.

“Itu salah berpikir dan tidak apa-apa, jadi kontribusi kita jangan hanya mengakomodir kepentingan politik saja, tapi kontribusi masyarakat juga kita terima,” ujarnya.