WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan etik terhadap Anwar Usman pada Selasa (7/11/2023).
Anwar Usman dicopot secara resmi dan sah dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena dianggap tertarik untuk menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden luar biasa.
Pengamat politik, Efriza menjelaskan, pasca pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua, MK harus segera mencari penggantinya.
Meski demikian, ia meminta Ketua MK yang terpilih bisa bersikap netral dan tidak bergantung pada siapapun.
Mohon maaf, kalau boleh jujur, ini pertarungan antara Senayan (DLR RI) dan eksekutif (pemerintah). Senayan punya Guntur Hamzah, kalau masuk berarti MKMK semakin offside dalam prosesnya. penyelenggaraan pemilu.”, kata Efriza Warta Kota, Rabu (8/11/2023).
Menurutnya, Guntur Hamzah merupakan pintu masuk bagi DPR RI dan juga PDI Perjuangan.
Dengan demikian, masyarakat masih meragukan netralitas Guntur Hamzah di Mahkamah Konstitusi.
“Jangan sampai 11-12 ini bukan di eksekutif tapi malah di legislatif kan, bukan di Jokowi-Prabow tapi di PDIP. Bambang Pacul (Bambang Wuryanto) kuat sekali, itu menggembirakan kan,” ujarnya .
Sebelumnya, Aliansi Relawan Đibrán membantu mengawal pengambilan keputusan kode etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) selama dua hari, yakni Senin (6/11/2023) dan Selasa (7/11/2023). .
Aliansi yang berafiliasi dengan Haidar Alwi Institute (HAI) itu melakukan dialog dengan perwakilan MK pada Senin pekan lalu terkait keputusan etika proses hari ini.
Direktur Humas Haidar Alwi Institute Sandri Rumanama menjelaskan, pihaknya kembali menggelar aksi unjuk rasa di patung kuda di Jakarta Pusat agar keputusan yang sudah diambil tidak bisa dibatalkan.
“Kita gelar 2 hari berturut-turut, kemarin kita diterima perwakilan MK untuk berdialog dan hari ini kita kembali turun ke jalan mengawal putusan MKMK agar tidak batal terkait batasan usia pencalonan presiden. . katanya, Selasa, usai aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat. (m26)
Quoted From Many Source
