Negosiasi dengan Taliban

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif memperjuangkan hak asasi manusia di Afganistan, terutama pasca pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok Taliban pada Agustus 2021. Indonesia sangat prihatin dengan nasib perempuan Afghanistan yang diperlakukan tidak manusiawi di bawah kondisi yang tidak manusiawi. pemerintahan Taliban.

Pengakuan internasional

Sejak mengambil alih kekuasaan akibat penarikan pasukan NATO dan AS, Taliban kesulitan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Taliban bahkan mengirimkan surat ke PBB meminta kesempatan berbicara di Majelis Umum PBB ke-76 pada tahun 2021. Pemimpin Taliban meminta negara-negara Islam mengakui pemerintahannya. Namun komunitas internasional tetap bergeming. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan bahwa pengakuan tidak mungkin terjadi kecuali Taliban menghormati hak asasi manusia, terutama tidak mengizinkan akses terhadap perempuan.

Pengakuan merupakan salah satu syarat sah berdirinya suatu negara. Menurut Hans Kelsen (1941), pengakuan mempunyai dua konsekuensi. Pertama, pengakuan politik, yaitu negara atau pemerintahan yang diakui menjadi anggota komunitas internasional dan dapat menjalin hubungan diplomatik normal dengan negara lain. Kedua, pengakuan hukum, khususnya negara atau pemerintah yang diakui, menjadi subjek hukum internasional. Artinya suatu pemerintahan dianggap tidak ada sebelum diakui, sehingga tidak tunduk pada hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.

Dalam hubungan internasional, pengakuan merupakan hal yang penting karena pemerintah yang diakui akan membuka akses partisipasi di lembaga internasional dan menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara lain. Akibat tidak adanya pengakuan, pemerintah akan terisolasi sehingga sulit mengakses sumber daya dari luar negeri sehingga membahayakan perekonomiannya. Hal ini pada gilirannya akan mendorong krisis dan konflik dalam negeri yang mungkin memerlukan intervensi asing (Visoka, 2022).

Yang lebih penting lagi, tidak adanya pengakuan menyebabkan pemerintah kehilangan identitasnya, karena identitas hanya ada jika diakui. Ini adalah keadaan dimana suatu negara terancam bukan oleh tentara negara lain, namun oleh kekosongan identitas atau yang disebut dengan “keamanan ontologis” (Mitzen, 2006).

Berdasarkan logika tersebut, tidak mengherankan jika Taliban menuntut dunia internasional mengakui mereka. Mereka ingin membangun Afghanistan, memulihkan perekonomiannya dan menjaga hubungan internasional normal dengan negara-negara di dunia. Mereka ingin diakui oleh PLO sebagai perwakilan resmi Palestina sesuai resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974. Namun, jalan Taliban tampaknya menemui jalan buntu.

Konsesi bersyarat

Taliban dapat memecahkan kebuntuan dengan memberikan konsesi kepada komunitas internasional. Konsesi ini adalah untuk memungkinkan Afghanistan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip inklusivisme, bukan berdasarkan gaya eksklusivisme Islam konservatif yang mereka anut. Mereka pernah menjanjikan konsesi ini setelah keberhasilan pengambilalihan Afghanistan. Kepemimpinan Taliban telah berjanji untuk tidak mendiskriminasi perempuan dan memberikan jaminan atas hak-hak mereka berdasarkan hukum Islam (BBC, 2021).

Faktanya, mereka mengingkari janji itu. Laporan Human Rights Watch tahun 2023 menunjukkan bukti diskriminasi dan penganiayaan terhadap perempuan oleh Taliban. Selama dua tahun berkuasa, Taliban memperkenalkan undang-undang yang mengabaikan hak-hak dasar perempuan dan anak (HRW, 2023). Amnesty International menyatakan dalam laporannya bahwa penganiayaan yang dilakukan Taliban terhadap perempuan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Amnesty International, 2023).

Reputasi buruk Taliban atas komitmennya terhadap hak asasi manusia membuat komunitas internasional sulit memberikan penghargaan. Bernegosiasi dengan Taliban seperti ‘membuat kesepakatan dengan setan’ (berurusan dengan iblis). Mereka tak mau ketinggalan jika pengakuan didahulukan. Hal ini merupakan kebuntuan dalam negosiasi antara komunitas internasional dan Taliban. Kurangnya kepercayaan masyarakat internasional membuat proses mencapai kesepakatan menjadi sulit.

Kerja sama hanya mungkin terjadi jika kedua belah pihak melakukan kompromi. Kompromi berarti setiap orang menurunkan tuntutannya. Skenarionya mungkin terlihat seperti ini. Misalnya, komunitas internasional akan melunak dengan terlebih dahulu memberikan pengakuan. Namun dunia internasional bungkam terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan di banyak negara seperti India, Arab Saudi, Pakistan, Somalia, Brazil, Yaman, Meksiko dan banyak negara lainnya.

Namun pengakuan internasional ini diberikan dengan syarat. Taliban harus mengubah kebijakannya terhadap perempuan sejalan dengan tuntutan internasional. Taliban harus bersedia menerima tim pemantau untuk memantau perkembangan kebijakan ini. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil penilaian menunjukkan stagnasi atau bahkan penurunan, pengakuan dapat ditarik kembali.

Penarikan pengakuan (penarikan pengakuan). Penarikan diri 27 negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo selama 15 tahun terakhir merupakan sebuah preseden. Namun skenario tersebut masih sulit diterapkan jika masyarakat internasional tidak lagi percaya pada komitmen Taliban.

*Penulis adalah dosen hubungan internasional Universitas Pertamina